Rabu, 25 Juni 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Suhendri S.H., M.H., beserta para Kepala Seksi dan jajaran menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry dengan tema “Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Syariah di Aceh”.
Plt. Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. menjadi pembicara utama dalam seminar ini, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana harus berorientasi pada kebenaran materiil, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, dengan koordinasi awal antara jaksa, penyidik, dan penasihat hukum untuk memastikan alat bukti yang sah. Pembaruan RUU KUHAP menekankan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan sosial, dan perdamaian, mengintegrasikan kearifan lokal, hukum syariat seperti di Aceh, serta konvensi internasional, sambil memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi koordinasi antar-aparat penegak hukum.
Beliau juga mengatakan untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, perkara pidana ringan dapat diselesaikan dengan sanksi alternatif berbasis kemanusiaan, seperti tindakan sosial, serta opsi ganti rugi dan pemulihan keadaan semula sebagaimana diusulkan dalam RUU KUHAP. Pembaruan ini, yang ditargetkan selesai pada Desember 2025, diharapkan selaras dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang berlaku mulai 2 Januari 2026, melalui kolaborasi antara kejaksaan, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan hukum acara pidana yang berbasis nilai dan keadilan.
#KejaksaanRI #KejatiAceh #KejariBandaAceh #UINArraniryBandaAceh #PltWakilJaksaAgung #SeminarNasional #CJS #HukumAcaraPidana #PenegakanSyariat #BanggaMelayaniBangsa
